Penerapan GCG (Good Corporate Governance) Pada Pemerintahan

Nama : Rio Yahya Monprianta

Npm   : 16210012

Kelas : 4EA16

4. Penerapan GCG (Good Corporate Governance) Pada Pemerintahan

MEMAHAMI GOOD GOVERNANCE DALAM BERNEGARA

Konsep Good Governance sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, namun demikian masih banyak yang rancu memahami konsep Governance. Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan governance sebagai Tata Pemerintahan. Tata pemerintahan disini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (government) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut governance. Dua aktor lain adalah private sektor (sektor swasta) dan civil society (masyarakat madani). Karenanya memahami governance adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan civil society dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, sedangkan civil society harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktifitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktifitas-aktifitas tersebut.

United National Development Program (UNDP,1997) mendefinisikan governance sebagai “penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, mematuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka”. Selanjutnya berdasarkan pemahaman kita atas pengertian governance tadi maka penambahan kata sifat good dalamgovernance bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif. Letak sifat baik atau positif itu adalah manakala ada pengerahan sumber daya secara maksimal dari potensi yang dimiliki dari masing-masing aktor tersebut atas dasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin dicapai. Governance dikatakan memiliki sifat-sifat yang good, apabila memiliki ciri-ciri atau indikator tertentu. Secara rinci Bank Dunia memberikan 19 indikator good governance, namun para akademisi biasanya tidak menggunakan kesemua indikator tersebut untuk mengukur good governance.

Kata governance sering dirancukan dengan government. Akibatnya, Negara dan pemerintah menjadi “korban utama”, bahwa pemerintah adalah sasaran nomor satu untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Badan-badan keuangan internasional mengambil prioritas untuk memperbaiki birokrasi pemerintahan di Dunia Ketiga dalam skema good governance mereka. Aktivitis dan kaum oposan, dengan bersemangat, ikut juga dalam aktivitas ini dengan menambahkan prinsip-prinsip kebebasan politik sebagai bagian yang tak terelakkan dari usaha perbaikan institusi negara. Good governance bahkan berhasil mendekatkan hubungan antara

badan-badan keuangan multilateral dengan para aktivis politik, yang sebelumnya bersikap sinis pada hubungan antara pemerintah Negara berkembang dengan badan-badan ini. Maka, jadilah suatu sintesa antara tujuan ekonomi dengan politik.

Hingga saat ini istilah “government” dan “governance” seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. Government atau pemerintah juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Sebenarnya “governance” dalam literatur administrasi dan ilmu politik sudah dikenal hampir selama 125 tahun yang lalu, sejak W.Wilson, menjadi Presiden USA ke 27, memperkenalkan bidang studi tersebut kurang lebih 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu, governance hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengertian yang sempit. Wacana tentang “governance” diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, tata-pamong baru muncul dua dasawarsa belakangan, terutama setelah berbagai lembaga donor internasional menetapkan “good governance” sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka. Para pakar dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah “good governance” telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggunjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (clean government). Bahkan pada tahun 1992, ada lembaga internasional Eropa telah menggunakan keruntuhan Soviet , sebagai momentum untuk membenarkan sistem ideologi liberal yang intinya adalah: (1) menjunjung tinggi nilai-nilai HAM khususnya hak dan kebebasan individu, (2) demokrasi, (3) penegakan Rule of Law, (4) pasar bebas dan (5) perhatian terhadap lingkungnan. Sejak itu pula good governance di negara penerima bantuan dijadikan salah satu persyaratan oleh lembaga penyedia keuangan internasional.

Ada tiga pilar utama yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan good governance, yakni: Negara/pemerintah (the state), masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil (civil society), dan pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (trust), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti, Good governance yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas.

SUMBER : http://www.inkindo-jateng.web.id/?p=779

Penerapan GCG (Good Corporate Governance) Pada Bumn

Nama : Rio Yahya Monprianta

Npm   : 16210012

Kelas : 4EA16

3. Penerapan GCG (Good Corporate Governance) Pada Bumn

Good Corporate Governance

Sebagai salah satu BUMN, PT PLN (Persero) memiliki kewajiban untuk menerapkan GCG sebagaimana diamanatkan didalam Peraturan Mentri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG pada BUMN. Perusahaan menyadari bahwa penerapan GCG saat ini tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja, namun telah menjadi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan dalam rangka menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai upaya agar Perusahaan mampu bertahan dalam persaingan.

Kemampuan yang tinggi dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG telah diwujudkan oleh Perusahaan diantaranya dengan dibentuknya fungsi pengelolaan GCG dibawah Sekretaris Perusahaan yang secara khusus menangani dan memantau efektivitas penerapan GCG di Perusahaan. Perusahaan secara berkesinambungan melakukan langkah-langkah perbaikan baik dari sisi soft structure maupun dari sisi infrastructure GCG dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG. Perusahaan Telah menerbitkan dokumen-dokumen pendukung dalam penerapan GCG seperti Pedoman GCG, Board Manual, dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct). Dewan komisaris juga telah memiliki organ pendukung yaitu Komite-komite Dewan Komisaris yang berperan dalam membantu meningkatkan efektivitas pelaksaaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Berikut infrastruktur Good Corporate Governance:

Pedoman Good Corporate Governance

Pedoman Perilaku (Code of Conduct)

Board Manual

Menurut saya penerapan CGC pada perusahaan BUMN amat baik, karena telah menjadi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan dalam rangka menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai upaya agar Perusahaan mampu bertahan dalam persaingan.

SUMBER : http://www.pln.co.id/?p=6498

Penerapan GCG (Good Corporate Governance) Pada Perbankan

Nama : Rio Yahya Monprianta

Npm   : 16210012

Kelas  : 4EA16

2. Penerapan GCG (Good Corporate Governance) Pada Perbankan

Umum

Bank Muamalat sebagai pelopor bank syariah di Indonesia, semenjak awal berdirinya hingga saat ini, terus berupaya untuk menjadi salah satu pelopor dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG) di perbankan syariah.

Menjadi pelopor perbankan syariah di Indonesia menuntut Bank Muamalat untuk terus menempa diri menjadi lebih baik, terus berupaya untuk tumbuh mengikuti perkembangan waktu (modern) dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dan etika bisnis syariah, serta berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat secara profesional sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

Prinsip-prinsip mengenai tata kelola perusahaan secara islami dan sesuai dengan praktek-praktek terbaik yang berlaku baik diperbankan nasional maupun internasional serta nilai-nilai yang ada di Bank Muamalat, merupakan suatu dasar bagi Bank Muamalat untuk terus berupaya menjadi bank terbaik dalam penerapan GCG selama ini.

Pelaksanaan Good Corporate Governance(GCG)

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di Bank Muamalat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Muamalat Spirit sebagai semangat dan landasan moral untuk mencapai visi dan misi Bank Muamalat yang dijalankan melalui pengabdian serta ketaatan kepada Allah SWT. Semangat inilah yang menjadi dasar bagi pengelolaan usaha, aktivitas dan bisnis di Bank Muamalat. Dengan komitmen yang tinggi, Bank Muamalat berupaya agar selalu konsisten dalam menerapkan dan meningkatkan implementasi GCG.

Seperti halnya Muamalat Spirit yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan GCG, langkahTransformasi yang dilakukan oleh Manajemen Bank sejak tahun 2009 merupakan upaya untuk lebih memacu pelaksanaan tata kelola perusahaan yang lebih baik di Bank Muamalat, disamping terus mengembangkan budaya kepatuhan serta meningkatkan kesadaran akan risiko yang dihadapi.

Adapun pengertian inti dari Muamalat Spirit adalah semangat yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional/independensi, fairness dan sikap kepedulian yang dijalankan secara Islami.

Kewajiban untuk melaksanakan serta menyampaikan laporan GCG kepada Bank Indonesia, telah dilakukan Bank Muamalat secara berkesinambungan dengan pelaksanaan yang semakin baik. Hal ini merupakan wujud dari komitmen Bank Muamalat dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) terutama Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia (BI) dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam melaksanakan GCG, Bank Muamalat tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya.

Menurut saya penerapan GCG pada Bank Muamalat sangat bagus karena dapat memberikan kenyamanan pada nasabahnya.

SUMBER : http://www.muamalatbank.com/home/investor/gcg_report

PRINSIP-PRINSIP GCG (Good Corporate Governance)

Nama  : Rio Yahya Monprianta

Npm    : 16210012

Kelas  : 4EA16

1. PRINSIP-PRINSIP CGC  (Good Corporate Governance)

 Secara umum ada lima prinsip dasar yang terkandung dalam good corporate governance atau tata kelola yang baik menurut Daniri (2005). Kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/kewajaran. Namun dalam Permendagri No. 61 tahun 2007, prinsip yang dituntut untuk dilaksanakan hanya empat prinsip yang pertama.

Secara lebih rinci prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola yang baik adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (Transparancy); yaitu keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Efek terpenting dari dilaksanakannya prinsip transparansi ini adalah terhindarnya benturan kepentingan (conflict of interest) berbagai pihak dalam manajemen.

2. Akuntabilitas (Accountability); yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga dapat terlaksana dengan baik. Dengan terlaksananya prinsip ini, lembaga akan terhindar dari konflik atau benturan kepentingan peran.

3. Responsibilitas (Responsibility); yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian dan persaingan yang sehat.

4. Independensi (Independency); yaitu suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kesetaraan dan kewajaran (Fairness); yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hakhak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

 SUMBER : http://www.proskripsi.com

PRAKTEK CSR DALAM SUATU PERUSAHAAN

Nama : Rio Yahya Monprianta

Npm : 16210012

Kelas : 4EA16

Koran Tempo pada Sabtu lalu menurunkan artikel pendapat dari Khalisah Khalid berjudul “Permen Politik Korporasi”. Secara keseluruhan, artikel tersebut mengkritik corporate social responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan) atau disingkat CSR. Caranya, menunjukkan bahwa praktek-praktek yang dilakukan perusahaan-perusahaan “yang mengklaim dirinya telah melakukan praktek CSR” sesungguhnya kedok untuk menutupi kebusukan mereka. Khalisah menyatakan: “… terbukti CSR hanyalah gula-gula atau pemanis dan taktik perusahaan untuk menutupi berbagai kerusakan lingkungan hidup dan pelanggaran terhadap hak asasi lainnya yang dilakukan oleh perusahaan.” Benarkah demikian? Untuk mengetahuinya, yang perlu dilakukan adalah menilik satu per satu argumen yang dibeberkan Khalisah. Apakah memang argumentasinya valid ataukah sekadar kumpulan prasangka belaka tanpa pengetahuan yang memadai.

Tulisan tersebut langsung dibuka dengan ketidakakuratan. Khalisah menyatakan bunyi ayat yang “mewajibkan CSR” adalah “… perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Pada kenyataannya, bunyi ayat yang dirujuk adalah “Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Dalam penjelasan ayat tersebut dapat dibaca bahwa “di bidang” berarti mengelola dan memanfaatkan, sedangkan “berkaitan dengan” berarti berdampak pada daya dukung. Dengan demikian, sesungguhnya ayat tersebut menyatakan bahwa seluruh perseroan (bukan semua perusahaan) wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena perseroan yang tak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sekalipun pasti memiliki dampak atas daya dukung lingkungan. Kalau penjelasan ayat tersebut tidak dibaca dengan benar, seperti yang banyak disangka orang, termasuk Khalisah, bahwa kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan memang hanya terkait dengan industri ekstraktif.

Kesalahan itu mendasari pilihan kasus yang dirujuk. Karena itu, pilihan atas perusahaan-perusahaan itu maksimal hanya bisa menggambarkan praktek CSR di perusahaan-perusahaan ekstraksi tambang dan migas di Indonesia. Itu pun dengan catatan bahwa data yang diambil memang merupakan hasil teknik pengumpulan yang benar-benar disiplin, dengan analisis yang memadai. Tapi bagaimanapun, dengan ketidakpahaman atas apa itu CSR, sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini, sangatlah sulit kita meyakini kesimpulan yang ditarik.

Menyamakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diamanatkan oleh Pasal 74 UUPT dengan CSR adalah keliru. Definisi dan tujuan yang sempit (yaitu “… menciptakan hubungan perseroan yang serasi…”) serta pemangku kepentingan yang terlampau sedikit (hanya menghitung lingkungan dan masyarakat setempat) telah menempatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan jauh dari pengertian CSR yang dianut sebagai arus utama di tingkat internasional. Salah satu karakter CSR, sebagaimana yang dinyatakan oleh Crane, Matten, dan Spence (2008) adalah manajemen dampak. Wood (1991) menegaskan, dari sudut pandang CSR, perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas dampak aktivitasnya, tapi tidak melampaui itu. Hal tersebut dikenal sebagai The Principle of Public Responsibilities. Namun, pengertian yang demikian sama sekali tidak dikandung dalam Pasal 74. Alih-alih tanggung jawab atas dampak, pasal tersebut hanya berkutat pada “hubungan yang serasi” dengan segelintir pemangku kepentingan.

Menyamakan CSR dengan community development atau pengembangan masyarakat adalah kesalahan berikutnya. Kalau saja mau membuka draf ISO 26000 on Social Responsibility, Khalisah akan menemukan bahwa secara konseptual pengembangan masyarakat adalah salah satu bagian dari tanggung jawab sosial. Draf tersebut menyatakan ada tujuh subyek inti tanggung jawab sosial, yaitu tata kelola organisasi, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, praktek operasi yang adil, konsumen, dan, terakhir, pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat adalah upaya memandirikan kelompok masyarakat rentan.

Mengapa pengembangan masyarakat menjadi bagian penting CSR? Karena kelompok masyarakat rentan–baik itu secara struktural, kultural, maupun individual–biasanya memiliki akses paling kecil terhadap dampak positif operasi perusahaan, sekaligus menerima dampak negatif paling parah. Kalau mereka tidak mendapatkan perhatian ekstra dari perusahaan, kondisi tersebut akan terus-menerus mendera mereka. Pengembangan masyarakat, dengan demikian, bertentangan dengan kesimpulan Khalisah, sebenarnya ditujukan untuk mewujudkan potensi terbaik dari masyarakat rentan, bukan meredamnya. Kalau saja ia sempat membaca karya Ife (2002), ia akan paham bahwa pengembangan modal politik, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat atas keputusan-keputusan pembangunan yang mengenai diri mereka, adalah bagian penting dari pengembangan masyarakat.

Khalisah benar ketika menyatakan bahwa, dalam prakteknya, proyek pengembangan masyarakat kerap (bukan “biasanya selalu”, seperti yang ia nyatakan) mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pengalaman penulis sebagai juri CSR Awards (2005 dan 2008) membenarkan hal tersebut. Banyak perusahaan di Indonesia bahkan menggunakan istilah tersebut untuk memberikan barang atau uang tunai untuk elite tertentu yang minta “dihargai”. Namun, itu bukanlah makna yang sesungguhnya, dan kita tak boleh menghakimi konsep pengembangan masyarakat karena prakteknya yang diselewengkan. Demikian juga, kita tidak bisa mengambil kesimpulan mengenai CSR dengan melihat berbagai praktek perusahaan yang, walaupun mengaku telah menegakkan CSR, sesungguhnya adalah pengelabuan citra atau green-washing.

Citra dan keuntungan, dalam pendirian sebagian pakar CSR, adalah hasil sampingan (by product) dari upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kinerja lingkungan, ekonomi dan sosial, serta keberhasilan untuk menyeimbangkan berbagai perhatian dari pemangku kepentingan. Semakin besar proporsi pihak yang merasa bahwa kepentingannya benar-benar dipuaskan oleh perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan ekonomi dalam jangka panjang. Sebaliknya, upaya pendongkrakan citra, dan kemudian terbukti tidak didukung oleh peningkatan kinerja, akan membuat perusahaan tersebut dijauhi oleh pemangku kepentingannya, dan mengalami kerugian, bahkan kebangkrutan.

Kalau ternyata perusahaan menunggangi istilah CSR, sembari terus merusak lingkungan dan melanggar berbagai HAM, itu tak bisa dijadikan dasar untuk menghakimi konsep CSR. Apa yang dilakukan oleh perusahaan yang seperti itu merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang dianut CSR. Silakan saja simak butir-butir subyek inti kedua dan ketiga ISO 26000. Di situ siapa pun akan bisa melihat bahwa nilai-nilai lingkungan dan penghargaan HAM yang progresiflah yang dianut oleh pihak-pihak yang menyusunnya. Nilai-nilai tersebut jauh melampaui apa yang selama ini dipraktekkan oleh kebanyakan perusahaan di Indonesia, dan karena itu, perusahaan di Indonesia–juga para pemangku kepentingannya–masih harus belajar keras agar bisa mengadopsi CSR yang sebenarnya.

Sayangnya, upaya perusahaan-perusahaan di Indonesia belajar mengenai konsep CSR yang benar terhalang oleh pemerintah yang tiba-tiba meregulasi “CSR” tanpa pemahaman yang memadai. Halangan juga kerap datang dari para kritikus yang tak merasa perlu mempelajari konsep CSR yang sesungguhnya dulu sebelum menuliskan prasangka-prasangka mereka. *

Komentar saya terhadap CSR :

Menurut saya program CSR sangat bagus bagi strategi perusahaan karena dapat membangun citra yang baik di mata masyarakat.

SUMBER :

http://csrlingkunganindonesia.wordpress.com/artikel-csr-lingkungan/jalal/

CSR : Corporate Social Responsibility

Nama : Rio Yahya Monprianta

Npm : 16210012

Kelas : 4EA16

CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. COntoh bentuk tanggungjawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSRtimbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability.

Seberapa jauhkah CSR berdampak positif bagi masyarakat ?

CSR akan lebih berdampak positif bagi masyarakat; ini akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama pemerintah. Studi Bank Dunia (Howard Fox, 2002) menunjukkan, peran pemerintah yang terkait dengan CSRmeliputi pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi. Untuk Indonesia, bisa dibayangkan, pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR (Corporate Social Responsibilty). Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap yang lain.

Contoh kegiatan CSR            :

Menjaga Kelestarian Lingkungan

Indofood terus melanjutkan komitmennya untuk ikut berupaya melestarikan lingkungan terutama di seluruh lokasi dimana Perseroan beroperasi melalui beberapa program yang berbasis lingkungan, antara lain sebagai berikut:

         Fasilitas Pengolahan Limbah. Guna memastikan agar limbah yang dihasilkan memenuhi baku mutu yang telah dipersyaratkan, maka seluruh pabrik Indofood dilengkapi dengan dengan fasilitas pengolahan limbah. Atas kontribusinya dalam pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, Perseroan telah mendapatkan penghargaan dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai perusahaan dengan predikat baik.

         Indofood telah membangun Bank Sampah bersama dengan lima perusahaan lain di wilayah Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan kapasitas sebesar 1.000 ton limbah yang selanjutnya didaur ulang dan dijual ke industri untuk pengolahan lebih lanjut.

         SIMP dan Lonsum telah menjadi anggota Roundtable on Sustainable Palm komitmen membangun usaha perkebunan yang berkelanjutan.

         Dalam memperingati Hari Bumi dan Hari Anak Nasional, para karyawan bekerja sama dengan sekolah–sekolah setempat melaksanakan program penanaman pohon "Let It Grow, Save Our Future." Program ini mendorong para karyawan dan anak–anak untuk memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi. Kegiatan lingkungan ini dilaksanakan di seluruh wilayah dimana pabrik Indofood berada dan berhasil menanam sebanyak 11.556 pohon.

         Perseroan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup RI mengadakan Aksi Tanam Mangrove sebanyak 2.000 pohon guna membantu melestarikan dan menjaga lingkungan pesisir pantai utara Jakarta. Kegiatan ini juga ditujukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir dalam mendukung Konservasi Hutan Mangrove 2011.

SUMBER :

http://www.usaha-kecil.com/pengertian_csr.html

http://www.indofood.com/CSR/Programs/ProtectingTheEnvironment/tabid/194/language/id-ID/Default.aspx

CONTOH PERUSAHAAN YANG SUDAH MENERAPKAN ETIKA DALAM BERBISNIS

Tugas 2 (SOFTSKILL ETIKA BISNIS)

NAMA           : Rio Yahya Monprianta

NPM              : 16210012

KELAS          : 4EA16

CONTOH PERUSAHAAN YANG SUDAH MENERAPKAN ETIKA DALAM BERBISNIS

Secara sederhana yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.
Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat.
pada perusahaan PT. WBC yang bergerak dalam bidang transportasi penerbangan yang berusaha menerapkan etika bisnis dalam menjalankan perusahaan. PT. WBC (Persero) adalah maskapai pertama dan terbesar di Indonesia, menerbangkan hampir 50 destinasi domestik maupun internasional. Dengan pendekatan berorientasi “melayani”, PT. WBC bertujuan menjadi penyedia layanan terdepan bagi wisatawan udara maupun pengiriman barang melalui udara di negara ini, dengan armada mendekati 120 pesawat terbang untuk mendukung seluruh pelayanan kami.
Tata Nilai Perusahaan WBC telah mengumandangkan 5 (lima) nilai-nilai Perusahaan, yaitu eFficient & effective; Loyalty; customer centricitY; Honesty & Openness dan Integrity yang disingkat menjadi “FLY HI” sejak tahun 2007, dilanjutkan dengan rumusan code of conduct yang diluncurkan pada tahun 2008. Tata nilai FLY HI dan etika Perusahaan merupakan soft structure dalam membangun Budaya Perusahaan sebagai pendekatan yang digunakan PT. WBC untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Etika Bisnis dan Etika Kerja Pada tahun 2011, Perusahaan menetapkan etika bisnis & etika kerja perusahaan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT WBC (Persero) Tbk No. JKTDZ/SKEP/50023/11 tanggal 11 Maret 2011. Etika bisnis dan etika kerja tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari pedoman perilaku (code of conduct) yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT WBC (Persero) Tbk No.JKTDZ/SKEP/50002/08 tanggal 14 Januari 2008 tentang Nilai-nilai Perusahan dan Pedoman Perilaku (code of conduct) Insan PT. WBC. Penyempurnaan dilakukan berdasarkan umpan balik dari hasil proses implementasi internalisasi serta rekomendasi hasil GCG assessment tahun 2009. Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan merupakan himpunan perilaku-perilaku yang harus ditampilkan dan perilaku-perilaku yang harus dihindari oleh setiap Insan Garuda Indonesia. Etika dan perilaku tersebut dalam hubungannya dengan:

1. Hubungan Sesama Insan PT. WBC. 2. Hubungan dengan Pelanggan, Pemegang Saham dan Mitra Usaha serta Pesaing. 3. Kepatuhan Dalam Bekerja, mencakup Transparansi Komunikasi dan Laporan Keuangan; Penanganan Benturan Kepentingan; Pengendalian Gratifikasi; Perlindungan Tehadap Aset Perusahaan dan Perlindungan Terhadap Rahasia Perusahaan. 4. Tanggung jawab Kepada Masyarakat, Pemerintah dan Lingkungan. 5. Penegakan Etika Bisnis dan Etika Kerja mencakup: Pelaporan Pelanggaran; Sanksi Atas Pelanggaran; Sosialisasi dan Pakta Integritas.Tata nilai, etika bisnis dan etika kerja merupakan tanggung jawab seluruh Insan PT. WBC, seperti yang dinyatakan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Perusahaan dalam Buku Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan serta sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT WBC (Persero) Tbk No. JKTDZ/SKEP/50023/11 tanggal 11 Maret 2011, ketetapan ketiga bahwa seluruh pegawai Perusahaan wajib memahami, menerapkan dan melaksanakan Etika Bisnis dan Etika Kerja serta menandatangani “Pernyataan Pakta Integritas Kepatuhan Terhadap Etika Perusahaan.” Internalisasi nilai-nilai dan etika Perusahaan dilakukan secara intensif melalui berbagai saluran komunikasi, pelatihan dan terintegrasi dengan sistem penilaian pegawai. Sosialisasi melalui saluran komunikasi internal perusahaan baik cetak maupun elektronik, tatap muka dan diskusi ke semua Unit Kerja baik di kantor Pusat maupun di Kantor Cabang serta melalui program pelatihan. Melalui proses sosialisasi, pada tahun 2011 ini jumlah pegawai yang telah menandatangani lembar komitmen kepatuhan terhadap etika Perusahaan telah mencapai 2.980 pegawai dari berbagai profesi dan unit kerja. Jumlah tersebut berarti sudah mencapai lebih dari separuh dari total pegawai Perusahaan. Perusahaan mengimplementasikan whistleblowing system sebagai alat manajemen untuk membantu Penegakan etika perusahaan. Melalui sistem ini diharapkan semua pemangku kepentingan mau melaporkan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh oknum pegawai Garuda. Etika Bisnis dan Etika Kerja serta whistleblowing system disosialisasikan pula kepada Mitra Usaha sehingga Mitra usaha dapat membantu proses penegakkan etika di Perusahaan serta bersama-sama menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan bermartabat.

Budaya Perusahaan Tata nilai “FLY HI” dan etika Perusahaan merupakan soft structure untuk membangun Budaya Perusahaan sebagai pendekatan yang digunakan PT.WBC untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

SUMBER : 

http://muhamadrifqi.wordpress.com/2013/01/21/penerapan-etika-bisnis-pada-perusahaan/